Padang,AT - Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi
meminta walikota Mahyeldi untuk menuntaskan kasus pelecehan seksual yang diduga
dilakukan oleh pejabat eselon II Pemko Padang. Bahkan, politisi dari Partai
Keadilan Sejahtera ini berharap agar walikota tidak melindungi pejabat
bermasalah moral.
Pernyataan tersebut
disampaikan Muhidi ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan kasus
pelecehan seksual yang dilakukan oleh (DH) Kepala BPBD PK Padang terhadap
bawahannya. Dugaan pelecehan seksual tersebut terungkap berdasarkan Laporan
Polisi Nomor LP/1560/K/X/2015/Spkt tertanggal 24 Oktober 2015, korban N
melaporkan peristiwa tidak mengenakkan tersebut ke Mapolresta Padang.
"Itu harus
diusut tuntas. Kalau memang sudah masuk pemeriksaan Inspektorat, walikota harus
menindak tegas pejabat yang bermasalah moral tersebut," kata Muhidi
dihadapan wartawan usai pertemuan dengan Nurani Perempuan Sumbar, Selasa
(8/3/2016) di Gedung DPRD Padang.
Sementara itu,
persoalan lagi yang dibahas dalam pertemuan Nurani Perempuan Sumbar dengan DPRD
Padang diwacanakan perlawanan terhadap ketimpangan ini agar kesetaraan antara
laki-laki dan perempuan benar-benar terwujud. Direktur Nurani Perempuan Sumbar,
Yefri Herian menyatakan perempuan yang selama ini sering mendapatkan tindakkan
perlakuan kekerasan.
"Masih banyak
ketimpangan gender. Bahkan sudah ada usaha ratifikasi dari pemerintah tentang
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, namun ketimpangan
masih tetap berlanjut," tegas Yefri.
Menyikapi persoalan
ini, anggota DPRD Padang Dian Anggraini menyampaikan perlu fasilitas untuk
perempuan yang mengalami kekerasan melalui pendampingan. "Ketidakadilan
terhadap perempuan harus selalu disuarakan agar kaum perempuan tidak lagi
teraniaya,”tegasnya. (agb/ic)