Padang,AT - Anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto menilai
Pemko Padang telah mengabaikan peran lembaga legislatif dalam membelanjakan
uang rakyat untuk keperluan ivestasi di 2017 mendatang, Sebab, untuk penyertaan
modal Padang Sejahtera Mandiri (PSM), Pemko tidak membahasnya dengan DPRD.
“Perilaku
Pemko Padang ini seperti pepatah Minang yang menyebut, memberi ‘kato masak,
bukan kato baiyo’ pada DPRD. Sepertinya, DPRD ini hanya tukang stempel
legalisasi anggaran saja di mata Pemko,” ungkap Aprianto, dalam siaran persnya,
Jumat (28/10/2016).
Pernyataan
Aprianto ini, terkait rencana Pemko yang akan menambah modal kerja pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang senilai Rp3 miliar dan suntikan modal
kerja untuk Padang Mandiri Sejahtera sebesar Rp5 miliar.
Rencana
investasi pada dua perusahaan milik daerah ini, disampaikan Wako Padang,
Mahyeldi, pada rapat paripurna tentang KUA-PPAS Padang 2017, Senin awal pekan
lalu.
“Semangat
kato baiyo ini, sebenarnya sesuai dengan semangat UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dimana, eksekutif dan legislatif merupakan satu
kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah ini,” tegas
anggota DPRD dapil Padang Timur dan Padang Selatan ini.
Ditegaskan
Aprianto, dirinya tak alergi dengan rencana investasi oleh Pemko Padang di 2017
nanti. Namun, sebagai anggota DPRD, Aprianto merasa, Pemko Padang belum
menjelaskan urgensi rencana investasi ini ke legislatif.
“PDAM
itu, setiap kali hujan lebat, kualitas airnya jadi buruk. Di saat kemarau,
sejumlah sumur bornya kekeringan, sehingga warga tak mendapat pasokan air
bersih sebagaimana mesetinya. Pertanyaannya sekarang, duit Rp3 miliar ini mau
dibelanjakan untuk kebutuhan apa,” kata Aprianto.
“Harusnya,
manajemen PDAM berinisiatif menyosialisasikan rencana bisnisnya kepada
stakeholder terkait. Jika dinilai memang urgen, kan bisa saja dewan memberikan
porsi anggaran lebih banyak lagi,” tandasnya.
Begitu
juga dengan suntikan modal pada Padang Mandiri Sejahtera sebesar Rp5 miliar.
Aprianto meminta Mahyeldi-Emzalmi, untuk terbuka soal pendirian perusda ini.
“Mahyeldi-Emzalmi
memang masih punya utang janji politik yaitu menciptakan 10 ribu usahawan baru
selama 5 tahun menjabat di kota Padang ini. Dimana, sampai sekarang belum jelas
ujudnya,” tukas politisi PDI Perjuangan ini.
“Jika
Padang Sejahtera Mandiri ini didirikan untuk mensuport visi-misi duet
Mahyeldi-Emzalmi, saya pikir DPRD tak akan menghalangi karena dia sudah
tertuang jadi dokumen RPJM. Mari terbuka saja, jangan ada dusta di antara
kita,” tambah Aprianto. (***)