Padang,AT – Anggota DPRD Padang, Iswanto Kwara mengatakan
program pembenahan 1000 rumah oleh Pemko
pelaksanaannya belum merata. Tidak ada pemerataan pembagian bantuan
bedah rumah disebabkan lemahnya validasi data keluarga miskin di Kota Padang.
“Bicara jujur, masih banyak warga miskin yang selayaknya
menerima bantuan bedah rumah. Namun, mereka tidak menerima bantuan karena tidak
terdata,” kata Iswanto Kwara.
Politisi PDIP ini menjelaskan tim verifikasi data untuk
bedah rumah harus memiliki standard yang jelas dalam menetapkan warga miskin
yang berhak mendapat bantuan.
Iswanto mengingatkan saat melakukan validasi data, tim
verifikasi jangan terkesan tebang pilih. “Jagan ada kesan kalau program bedah
rumah ini tujuan politik walikota.
Anggota dewan dari dapil IV ini juga menyoroti soal bantuan
yang seharusnya diterima Rp10 juta ternyata turunnya Cuma Rp7 juta. “Bantuan
dengan system pembelian barang ini rawan diselewengkan,” ungkap Iswanto.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra
menyebut ada beberapa factor yang menghambat program bedah rumah. Regulasi yang
diberlakukan pihak eksekutif seperti aturan tempat tinggal warga miskin
termasuk menghambat program ini.
Kemudian, dana yang kecil juga menjadi hambatan kurang
maksimalnya bedah rumah. Untuk program bedah rumah tahun 2016, Pemko Padang
menganggarkan Rp6,8 miliar atas persetujuan DPRD Padang.
Pada kesempatan ini, Wahyu meminta anggota DPRD Padang
mengawasi program bedah rumah. Selain itu, Wahyu juga berharap anggota dewan
berkoordinasi dengan SKPD untuk membantu merealisasikan program ini di dapil
masing-masing. (agb/ic)